PSI dan Politik Pinggiran Jokowi

Kompas, 29 November 2018

Dalam acara puncak ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia (PSI), saya melayangkan beberapa ”postingan” tentang partai anak muda ini. Intinya, saya menaruh harapan pada partai yang baru berdiri empat tahun lalu itu.

Postingan saya itu disambut pengikut dan kawan media sosial. Walaupun hampir semua memberi respons positif, ada beberapa respons negatif yang menurut saya menarik untuk diulas. Respons itu antara lain adalah mengkritik PSI karena dukungannya pada pemerintahan Joko Widodo.

Menurut mereka, semangat kritis PSI sirna di hari ketika mereka memutuskan mendukung Jokowi yang sedang menjalankan pemerintahan. Alih-alih menjauhi zona nyaman, partai ini dinilai justru mendekati lingkaran kekuasaan.

Tidak begitu mudah menyanggah pernyataan itu. Jokowi memang sedang menjabat sebagai Presiden RI. Namun, apakah sesederhana itu persoalannya?

Sebagai partai baru, PSI memang dihadapkan pada dua pilihan: mendukung pemerintah atau berjalan bersama oposisi. Jika PSI mendukung Jokowi dianggap mendekat ke zona nyaman kekuasaan, apakah mendukung lawan Jokowi serta-merta berarti jauh dari kekuasaan?

Pertama-tama yang patut diluruskan adalah siapa di antara dua kubu politik yang sedang bertarung ini yang mewakili kekuatan politik lama yang kekuasaannya berurat dan berakar di mana-mana? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab karena lanskap politik Indonesia tidak sederhana dan hitam putih.

Dalam sistem politik modern, sangat mungkin  kekuasaan bukan berada pada tangan seorang individu, melainkan kelompok. Bahwa Jokowi adalah pemegang mandat hierarki pemerintahan tertinggi tidak serta-merta menjadikannya sebagai pemilik mutlak kekuasaan. Ada sejumlah indikator yang membuktikan bahwa Jokowi bukan pemilik mutlak kekuasaan itu.

Cawapres dan Ahok

Peristiwa paling mutakhir adalah bagaimana pemilihan calon wakil presiden koalisi pemerintah. Detik-detik terakhir menjelang pengumuman pasangan calon dari kubu petahana, nama yang santer diberitakan media untuk jadi pendamping Jokowi adalah Mahfud MD. Namun, yang kemudian diumumkan adalah KH Ma’ruf Amin. Jokowi dihadapkan pada kenyataan bahwa partai-partai politik koalisi tidak menghendaki Mahfud MD.

Pada peristiwa ini, terlihat Jokowi sesungguhnya sedang menghadapi kekuatan besar di dalam koalisi. Satu-satunya partai yang secara konsisten mendukung Jokowi memilih Mahfud MD saat itu adalah PSI. PSI yang mendukung pilihan pribadi Jokowi itu tidak sedang mencari zona nyaman. Mereka berdiri di samping Jokowi yang rentan.

Peristiwa kedua yang juga jadi perbincangan politik luas adalah soal hukuman penjara bagi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ahok dipenjara untuk kasus yang ditengarai mengandung nuansa politis yang kental. Ahok adalah teman dekat Jokowi. Ketika Ahok didakwa untuk sebuah ucapan pada pidatonya di Kepulauan Seribu, bisa saja seorang Presiden memerintahkan Kapolri menghentikan penyelidikan sampai selesai Pilkada 2017 sebagaimana umumnya yang terjadi pada kasus-kasus hukum yang menimpa peserta calon peserta pilkada. Yang terjadi adalah proses hukum Ahok terus berjalan bersamaan dengan pesta politik Pilkada 2017.

Proses hukum yang berjalan itu tidak hanya menggerogoti suara Ahok pada pilkada yang menjadikannya kalah pada putaran kedua, ia bahkan dipenjara. Bukan hanya itu, dia juga divonis 2 tahun penjara, lebih berat daripada tuntutan jaksa.

Betapa pun ganjilnya putusan hakim itu, di hadapan hukum, Presiden haram melakukan intervensi. Dan itu benar-benar terjadi. Dua hari menjelang vonis hakim, Jokowi bahkan tak berada di Jakarta. Sekali lagi, berdiri di pihak Jokowi tidak mencerminkan zona nyaman. Betapa pun Jokowi hendak menyelamatkan sahabatnya, Ahok, kekuatan besar di luar dirinya memiliki kehendak lain.

Orang baru tanpa cantolan

Dua peristiwa penting ini bisa dibaca sebagai tanda bahwa sesungguhnya Jokowi menghadapi kekuatan besar yang setiap saat mengintai untuk menjungkalkannya. Posisinya rentan. Hal itu terjadi setidaknya karena dua hal. Pertama, Jokowi bukan pemilik partai mana pun. Dia bukan ketua partai atau pendiri partai apa pun. Artinya, sebetulnya tidak ada partai yang secara ketat melekat kepadanya. Di awal-awal pemerintahannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang jadi pengusung utamanya saat itu bahkan sering muncul ke publik layaknya sebuah partai oposisi. Demikian pula partai lain di dalam koalisi pemerintahan.

Kedua, Jokowi juga relatif baru dalam lingkaran elite politik Tanah Air. Bahkan, dia bisa dikatakan tidak termasuk lingkaran elite yang menguasai politik nasional. Dia adalah a new kid on the block, seorang anak baru yang sangat mungkin tidak punya banyak akses pada sumber daya politik. Dia bukan anak mantan presiden, pejabat negara, jenderal, konglomerat, atau ketua partai. Dia adalah orang pinggiran dalam politik Tanah Air.

Namun, di tengah kerentanan itu, Jokowi mampu bertahan karena ditopang oleh dua hal. Pertama, dia didukung massa. Betapa pun dia anak baru dan tidak memiliki cantolan pada kekuatan politik lama, Jokowi memiliki popularitas yang membuatnya tidak mudah dicongkel. Demokrasi adalah ajang pertarungan elite, di mana massa menjadi alat ukur utamanya.

Kedua, dalam menjalankan pemerintahan, Jokowi menerapkan kedisiplinan kerja sangat tinggi. Integritasnya nyaris sempurna. Sulit bagi kekuatan politik mana pun untuk mengganggunya karena dia terus berada di atas koridor hukum yang jelas. Tak ada penyimpangan anggaran. Tak ada indikator korupsi. Bahkan, keluarga dekatnya dijauhkan dari posisi-posisi kekuasaan. Dalam menjaga pemerintahannya dari penyelewengan kekuasaan, Jokowi nyaris tanpa cela.

Menjaga integritas di tengah budaya korupsi akut bukan perkara mudah. Pembenci Jokowi muncul dari semua level pemerintahan dan politik. Lagi-lagi dia berada dalam situasi pinggiran. Musuh besar setiap saat mengintai. Integritas yang ketatlah yang menyelamatkan.

Dengan semua realitas itu, memilih untuk secara tegas berada di pihak Jokowi bukan tanpa risiko. Risiko utama adalah terkucilkan dari lingkaran elite politik lama yang masih memiliki akar-akar kuasa di semua level kehidupan negara. Karena itu, dukungan PSI kepada Jokowi tidak bisa serta-merta dinilai sebagai upaya untuk mendekat ke zona nyaman kekuasaan. Sebaliknya, dukungan itu boleh jadi adalah cermin sikap dan komitmen untuk berada di garis pembaruan politik Tanah Air.

Saidiman Ahmad Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC); Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University

Amr bin Ash

Apa yang dilakukan HTI hari-hari ini mengingatkan saya pada Perang Shiffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah. Adalah Amr bin Ash yang melancarkan siasat menghasut penduduk Syam untuk menuntut Ali sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Maka terjadilah Perang Shiffin.

Ketika pasukan Muawiyah terdesak, Amr bin Ash memerintahkan pasukannya untuk mengikatkan Al Quran di ujung tombak sebagai pertanda agar perang diakhiri dan menyerahkan keputusan pada hukum kitab suci. Ali bin Abi Thalib tahu bahwa itu tipu muslihat belaka untuk menghindari kekalahan perang. Muncul ungkapan Ali yang terkenal: “Bukan Al Quran yang berbicara, melainkan laki-laki dan perempuan itulah yang bicara atas nama Al Quran.” Dengan kata lain, dengan mengangkat Al Quran di ujung tombak dan pedang, Amr bin Ash sebenarnya sedang memperalat kitab suci.

Lalu terjadilah peristiwa arbitrase atau tahkim. Disepakati bahwa baik Ali maupun Muawiyah akan diturunkan dari posisi khalifah. Kekuasaan akan dikendalikan oleh semacam Dewan Syuro. Atas kesepakatan itu, wakil kelompok Ali, Abu Musa Asy’ari, maju untuk menetapkan pemberhentian Ali bi Abi Thalib sebagai khalifah dengan harapan bahwa wakil Muawiyah juga akan melakukan hal yang sama. Namun yang terjadi setelah itu adalah Amr bin Ash malah dengan licik menetapkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Mereka tidak hanya terhindar dari kekalahan perang, tapi juga mendapatkan kursi khalifah. Semua itu bermula dari siasat mengikatkan kitab suci di ujung tombak.

Lalu, apakah HTI yang menaruh kalimat tauhid di bendera-bendera mereka bukan semacam siasat licik a la Amr bin Ash? Saya kira begitu.

Memudakan Politik Indonesia

Dimuat Harian KOMPAS, 22 November 2017.

Kabar baik itu datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Di usianya yang masih muda, mereka merekrut bakal calon anggota legislatif secara terbuka. Semua warga negara diberi kesempatan mendaftarkan diri. Sejumlah tokoh profesional diberi wewenang untuk mewawancarai setiap kandidat yang lulus persyaratan administratif.

Wawancara disiarkan secara langsung melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, Periscope, dan Twitter. Para kandidat tidak hanya menghadapi tim independen di ruang tertutup, tetapi juga publik secara umum. Ini adalah tradisi baru yang patut diapresiasi.

Inisiatif yang dilakukan partai dengan cap anak muda ini merupakan sebuah terobosan di tengah persoalan akut yang membelit partai-partai politik mapan di Indonesia. Merit based recruitment ini secara langsung melawan oligarki politik dan praktik kartel yang telah begitu lama mengental dalam perilaku elite dan partai politik kita. Continue reading “Memudakan Politik Indonesia”

The Seven Kingdoms: Peta Muslihat 2018

Bulir-bulir cinta yang tumbuh dalam diri Daenerys Targaryen dan Jon Snow telah menjerumuskan mereka dalam perseranjangan tabu. Mereka terikat dalam pertalian darah: bibi dan ponakan. Continue reading “The Seven Kingdoms: Peta Muslihat 2018”

Bukan Fundamentalisme yang Menguat

Dimuat geotimes.co.id, 24 Juni 2017.

Setelah Pilkada DKI Jakarta 2017, muncul perbincangan publik mengenai dugaan semakin menguatkan kelompok anti-demokrasi berbasis agama. Demokrasi dianggap berada di dalam ancaman menyusul semakin solidnya kelompok fundamentalis. Hasil Pilkada DKI Jakarta ditengarai sebagai kemenangan kelompok tersebut.

Kesimpulan ini muncul menyusul beberapa praktik intimidasi dalam proses pilkada, antara lain bertebarannya spanduk-spanduk tentang larangan memilih pemimpin berbeda agama, bahkan ancaman tidak menyalatkan jenazah pendukung calon lain agama. Kampanye dengan menggunakan rumah ibadah dalam acara-acara peribadatan rutin menambah besar kekhawatiran tersebut. Continue reading “Bukan Fundamentalisme yang Menguat”

Akal Pikiran

​Akal pikiran adalah anugerah paling agung yang dimiliki oleh manusia. Hendaknya akal pikiran itu digunakan dalam segala aktivitas, termasuk dalam hal beragama. Menurut A. Hassan, orang yang mendekati agama tanpa menggunakan akal pikiran adalah sama dengan orang-orang munafik. Semoga kita terhindar dari perilaku semacam itu.

Saidiman Ahmad

#Sejuk1Menit

Tauhid yang Membebaskan

Kebebasan dan Demokrasi Kebablasan

Dimuat Kompas, 16 Maret 2017, h. 7.

Presiden Joko Widodo menyatakan, demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan. Pernyataan dalam pidato saat pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (22/2) itu menjadi perbincangan publik.

Demokrasi dianggap sudah sampai ke titik maksimal, bahkan melampauinya. Karena itu, yang terjadi adalah kondisi demokrasi yang tidak ideal atau bahkan kekacauan. Apakah kesimpulan ini memiliki dasar teoretis dan mencerminkan pendapat umum? Continue reading “Kebebasan dan Demokrasi Kebablasan”

Ahok-Djarot Unggul di Semua Debat Publik

Survei terakhir yang diadalah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan pasangan Basuki Tjahaya Purnama – Djarot Saiful Hidayat kembali memimpin dukungan publik dengan 34,8 persen suara jika Pilkada dilakukan sekarang. Urutan kedua ditempati pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno dengan perolehan suara 26,4 persen. Sementara posisi terbawah kini ditempati Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni dengan 22,5 persen suara.

Hasil survei ini menunjukkan pilihan warga DKI Jakarta bergerak dinamis. Ahok-Djarot menunjukkan peningkatan signifikan dibanding survei sebulan sebelumnya. Sebaliknya, dukungan pada Agus-Sylvi mengalami penyusutan yang cukup dalam. Sementara dukungan publik pada Anies-Sandi relatif stabil dengan peningkatan yang tidak cukup signifikan.

Debat publik menjadi faktor utama yang dinilai berperan paling penting dalam perubahan pilihan warga DKI pada Pilkada DKI Jakarta menjelang hari pemilihan. Demikian salah satu kesimpulan dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 27 Januari 2017 itu. Secara keseluruhan, 88 persen publik DKI menilai debat kandidat penting atau sangat penting untuk mengetahui dan menilai program kerja calon gubernur-wakil gubernur Ibukota Jakarta. Continue reading “Ahok-Djarot Unggul di Semua Debat Publik”

Ahok-Djarot Pilihan Perempuan Jakarta

Lapangan bola di RT 10/01, Jl. Benda, Ciganjur, Jagakarsa mendadak meriah pagi itu. Warga berdatangan dari empat kelurahan di Jakarta Selatan. Mereka antara lain berasal dari kelurahan Ciganjur, Srenseng Sawah, Cipedak dan Jagakarsa. Pagi itu mereka menggelar acara swadaya bernama ‘Lomba Senam Perempuan Antar-Kelurahan”.

Ada dua ratus lima puluh peserta yang hadir secara sukarela. Tujuan utama mereka satu, menegaskan pilihan pada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terbukti telah melakukan kerja nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Nuraini, penanggung-jawab acara, secara tegas menyatakan bahwa acara itu bertujuan untuk “mengingatkan dan meyakinkan perempuan akan program kerakyatan yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan pasangan Ahok dan Djarot.” Continue reading “Ahok-Djarot Pilihan Perempuan Jakarta”