Faedah Elektoral Politik Agama

Dimuat Kompas, 11 April 2019

Barangkali tidak ada kelompok politik di Tanah Air yang tidak menggunakan isu agama menjelang Pemilihan Umum 2019. Dalam varian yang berbeda, semua faksi politik mengotori tangannya dengan kampanye sektarian ini.

Dimulai pada 2014, isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) diembuskan. Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu menjadi sasaran. Sampai hari ini, isu itu tidak pernah benar-benar hilang, malah terus direproduksi dalam medium yang berbeda-beda. Isu ini kemudian dipercanggih dengan disebarkannya asumsi tentang masuknya tenaga kerja asing, terutama dari China, yang melimpah, sampai menyentuh angka 10 juta orang. Kedekatan hubungan Indonesia dan China dianggap memiliki misi tertentu untuk membangkitkan kembali partai yang sudah lama mati: PKI.

Tentu saja semua ini adalah bohong belaka atau setidaknya tidak ditemukan fakta riil yang mendukung. Akumulasi dari semua berita bohong itu kemudian muncul dalam narasi bahwa orang- orang di dalam pemerintahan adalah kelompok yang anti-agama, dalam hal ini Islam. Jokowi dianggap bukan orang Islam atau setidaknya jauh dari Islam. Muncul pernyataan tentang adanya partai Allah dan partai setan. Narasi perang antara kebatilan dan kebenaran dibangun sedemikian rupa.

Pada saat hampir bersamaan, sekelompok orang berkumpul dan mengeluarkan suatu pernyataan ijtimak ulama mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden.

Menghadapi serangan bertubi-tubi itu, kubu Jokowi akhirnya keluar dengan membawa narasi agama yang juga kental. Dimulai dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan langsung oleh Jokowi, pertemuan dengan para tokoh agama, mendekati pesantren, hingga dipilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres. Tokoh-tokoh agama di seputar petahana, misalnya Tuan Guru Bajang dan Yusuf Mansur, mengeluarkan klarifikasi dan konfirmasi tentang religiusitas Presiden. Perlahan, serangan bernuansa agama juga mulai muncul menimpa kubu oposisi. Mulai beredar gambar silsilah keluarga Prabowo yang berasal dari kalangan Kristiani. Juga muncul narasi tentang Prabowo yang nyaris tak pernah terlihat dalam ritual sembahyang Jumat. Di medsos tersebar informasi tentang Prabowo yang tak bisa mengaji dan memimpin shalat.

Serangan serupa dialami kedua cawapres. Sandiaga Uno yang pada mulanya dianggap sebagai representasi santri post-Islamisme atau bahkan disebut sebagai ulama, kini berhadapan dengan isu agama. Foto-foto tentang sikapnya melangkahi kuburan, berpakaian training lari saat melayat orang meninggal, sampai caranya berwudu dari gayung menjadi perbincangan luas.

Tidak hanya sampai di situ, Ma’ruf Amin yang dikenal sebagai seorang kiai besar dan sangat dihormati di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) pun mendapat serangan serupa di medsos. Muncul narasi tentang pengkhianatan Kiai Ma’ruf pada kelompok Islam karena bergabung dengan kubu Jokowi.

Identitas yang diciptakan

Pertanyaan pentingnya adalah apakah semua gembar-gembor agama menjelang pemilu ini memiliki dampak elektoral pada kedua pasangan?

Pertama-tama, jika yang dimaksud adalah agama yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP), Hindu, Buddha, Katolik, Islam, Kristen, Khonghucu, dan sebagainya, ada kemungkinan ini berpengaruh. Ketika pemilih dihadapkan pada dua kandidat yang berlainan agama, faktor ini memang memiliki pengaruh. Hal itu terjadi di DKI Jakarta tahun 2017. Persoalannya, Indonesia dihuni oleh mayoritas mutlak populasi yang memeluk agama Islam. Kasus di mana kandidat berlainan agama bertarung dalam pemilihan sangat jarang terjadi. Dalam pemilihan presiden, tidak pernah terjadi pertarungan lain agama. Di titik ini, faktor agama sebagai identitas dalam KTP menjadi tidak relevan.

Namun, bukan berarti identitas berhenti dimainkan. Yang terjadi kemudian adalah munculnya isu permainan identitas sebagaimana disebutkan di atas. Pihak lawan diserang dengan kampanye identitas dusta. Misalnya, Jokowi disebut sebagai keturunan PKI atau bahkan anggota PKI. Dalam nama Jokowi disebut terdapat nama Herbertus. Jokowi dianggap menyembunyikan silsilah keluarganya. Karena identitas riil tidak bisa dimainkan dalam politik, maka yang dimunculkan kemudian adalah identitas yang dibuat. Dan, itu palsu.

Religiusitas

Apakah upaya memunculkan identitas palsu ini memiliki elektoral? Saiful Mujani Research and Consulting merekam opini tentang ini. Dalam survei Februari-Maret 2019, sebanyak 73 persen publik tak setuju dengan opini bahwa Jokowi terkait dengan PKI. Hanya 6 persen yang setuju. Tentang isu Jokowi merupakan kaki tangan China, 69 persen tak setuju. Hanya 10 persen yang setuju. Tentang apakah Jokowi anti-Islam, 76 persen tak setuju, hanya 6 persen yang setuju. Upaya membangun opini untuk mengaburkan identitas capres dalam hal ini tidak bekerja atau gagal.

Agama sebagai identitas tak relevan dalam politik Indonesia karena semua kandidat berasal dari agama yang sama. Upaya memunculkan identitas palsu juga tidak bekerja karena umumnya publik tidak percaya. Seiring dengan membaiknya pendidikan dan akses informasi, berita hoaks tentang identitas kandidat juga akan kian mengalami irelevansi.

Yang kemungkinan relevan dibicarakan adalah agama dalam pengertian religiusitas. Apakah persepsi publik mengenai tingkat religiusitas para kandidat memiliki pengaruh dalam perilaku politik warga di TPS? Karya kesarjanaan Saiful Mujani, Thomas B Pepinsky, dan R William Liddle, Piety and Public Opinion (2018), menyajikan serangkaian analisis berdasarkan data survei opini publik tentang pengaruh agama dalam preferensi publik masyarakat demokratis Indonesia. Bagian pertama buku itu mengupas tentang pengaruh religiusitas pada perilaku pemilih. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah apakah fenomena kebangkitan agama atau religiusitas pada masyarakat memiliki pengaruh pada kehidupan demokrasi? Apakah bangkitnya semangat keagamaan masyarakat akan menguntungkan partai atau kekuatan politik agama secara elektoral?

Mujani dan kawan-kawan menemukan bahwa tak ada bukti empiris dan signifikan yang menunjukkan pemilih Muslim yang lebih religius atau taat akan menjatuhkan pilihan pada kandidat dan partai yang dekat dengan kelompok politik Islamis atau yang menggunakan platform Islamis atau religius. Platform Islamis memiliki faedah elektoral hanya jika publik merasa tak pasti atau bingung dengan platform ekonomi yang ditawarkan partai atau kandidat politik. Sebaliknya, ketika publik ditanya tentang tiga prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah, mereka menjawab: meningkatkan kesejahteraan, memberikan pendidikan dasar gratis, dan mengurangi pengangguran. Bahkan, dari 10 daftar prioritas pemerintah yang diusulkan warga, tak satu pun di antaranya yang terkait dengan agenda politik Islam.

Pengalaman pemilu

Temuan Mujani dan kawan-kawan ini paralel dengan hasil pemilu sejak 1999. Pasca-tumbangnya kekuasaan militer Orde Baru, banyak yang memprediksi itu adalah awal terbukanya keran bagi kelompok-kelompok politik yang selama ini tertekan untuk bangkit. Kelompok politik Islamis salah satunya. Pada pemilu pertama, sejumlah kelompok gerakan Islam memang bangkit menjadi partai politik. Salah satu yang terbesar adalah gerakan Tarbiyah yang kemudian mewujud dalam Partai Keadilan (PK).

Gerakan lain adalah upaya menghidupkan kembali partai politik Islamis lama, Masyumi, melalui Partai Bulan Bintang pimpinan Yusril Ihza Mahendra yang digadang-gadang sebagai anak ideologis Muhammad Natsir. Namun, alih-alih jadi tonggak kebangkitan kekuatan politik agama, Pemilu 1999 justru jadi momentum lahirnya kekuatan politik sekuler, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai-partai Islam justru tenggelam. PK sendiri tak mencapai ambang batas suara sehingga harus mengganti nama partai untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya.

Pemilu 2004 menandai dimulainya pilpres langsung. Pada pilpres pertama itu, sejumlah nama yang dekat dengan kalangan agama muncul sebagai kandidat presiden dan wakil presiden. Sejumlah tokoh kelompok agama masuk dalam gelanggang pertarungan capres-cawapres, seperti Amien Rais (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), Hamzah Haz (Ketua Umum PPP), KH Solahuddin Wahid (cucu pendiri dan tokoh NU), serta Hasyim Muzadi (Ketua Umum
PBNU) sebagai cawapres Megawati Soekarnoputri. Yang keluar sebagai pemenang justru pasangan yang tampak tidak kental dengan nuansa politik dan organisasi Islam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla.

Pada 2009, banyak tokoh utama dua organisasi Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, secara terbuka mendukung pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto. Hasilnya, pasangan ini berada pada urutan terakhir. Pemenangnya adalah pasangan abangan, SBY-Boediono. Pada pemilu terakhir (2014), isu agama semakin kehilangan daya elektoralnya. Joko Widodo-Jusuf Kalla saat itu adalah pihak yang paling banyak mendapat serangan bernuansa agama. Namun, mereka keluar sebagai pemenang.

Hal yang sama terjadi pada partai-partai agama yang kental dengan kampanye politik Islam. Sejak 1999, suara mereka kian terjepit. Sudah sejak lama kelompok ini bahkan tak mampu menampilkan tokoh sendiri untuk diusung sebagai capres dan cawapres.

Dilihat dari aspek kecenderungan opini publik yang terekam dalam survei dan pengalaman pemilu sejak awal reformasi, terlihat politik agama tidak pernah benar-benar mampu menjadi faktor penentu perilaku pemilih Indonesia. Sebaliknya, aspek-aspek rasionallah yang kian dominan berpengaruh. Lalu, mengapa para elite masih bebal menggunakan isu agama yang terbukti tak punya faedah signifikan secara politik itu? Kita patut bertanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s