Ahok-Djarot Pilihan Perempuan Jakarta

Lapangan bola di RT 10/01, Jl. Benda, Ciganjur, Jagakarsa mendadak meriah pagi itu. Warga berdatangan dari empat kelurahan di Jakarta Selatan. Mereka antara lain berasal dari kelurahan Ciganjur, Srenseng Sawah, Cipedak dan Jagakarsa. Pagi itu mereka menggelar acara swadaya bernama ‘Lomba Senam Perempuan Antar-Kelurahan”.

Ada dua ratus lima puluh peserta yang hadir secara sukarela. Tujuan utama mereka satu, menegaskan pilihan pada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terbukti telah melakukan kerja nyata yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Nuraini, penanggung-jawab acara, secara tegas menyatakan bahwa acara itu bertujuan untuk “mengingatkan dan meyakinkan perempuan akan program kerakyatan yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan pasangan Ahok dan Djarot.” Continue reading “Ahok-Djarot Pilihan Perempuan Jakarta”

Giring Terharu Melihat Rumah Susun

Giring Ganesha, personil group band Nidji, tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada konsep rumah susun. Siang tadi ia mengunjungi rumah susun Jatinegara Barat. Rumah susun ini menampung warga yang sebelumnya direlokasi dari bantaran sungai di Kampung Pulo.

Pada mulanya, Giring mengaku skeptis dengan program rumah susun. Selama ini, sejumlah orang menyatakan bahwa rumah susun tidak dikelola dengan baik dan cenderung menyengsarakan penghuninya. Kenyataannya berbeda dengan anggapan negative selama ini.

“Aku ke sana karena mau melihat langsung. Tadinya kirain aku bakal marah sama pemerintah, ternyata malah terharu,” ucap penyanyi Laskar Pelangi itu. Continue reading “Giring Terharu Melihat Rumah Susun”

Intoleran dahulu, teroris kemudian

Bersyukur bahwa upaya bom bunuh diri di Medan baru-baru ini gagal terlaksana.

Aksi terorisme adalah ujung dari tumbuhnya sikap anti terhadap orang lain, anti keyakinan orang lain, dan sikap Intoleran. Dalam kasus-kasus intoleransi, acapkali yang diberi sanksi malah korban. Perlakuan diskriminatif semacam ini yang memberi angin segar pada gerakan intoleransi yang pada ujungnya bermetorfosis menjadi aksi terorisme.

Pelaku teror mula-mula adalah orang yang intoleran. Karena itu, mencegah aksi terorisme harus dimulai dari mencegah berkembangnya sikap intoleran di tengah masyarakat.

Baca selengkapkanya di Seputar Indonesia, 29 Agustus 2016.

*Judulnya saya pinjam dari Ihsan Ali-Fauzi, pengamat sosial.

Kaderisasi pemimpin daerah

Pilkada serentak tahap kedua sebentar lagi akan dimulai. Banyak pengamat dan aktivis mengeluhkan tentang lambannya proses kaderisasi pemimpin baru. Di sejumlah daerah, calon kepala daerah didominasi nama-nama lama. Betul bahwa masih dominannya nama-nama lama yang bertarung dalam Pilkada nanti adalah bentuk lambannya proses kaderisasi pemimpin. Namun begitu, proses kaderisasi pemimpin memang tidak bisa berlangsung cepat dan singkat. Publik tidak ingin berspekulasi dengan pemimpin-pemimpin yang hanya sekadar menjual kebaruan dan kemudaan, tapi minim pengalaman. Rekam jejak menjadi sangat penting. Masih dominannya nama-nama lama bisa juga berarti proses reward and punishment sedang berlangsung. Pejabat-pejabat lama yang berprestasi diberi penghargaan oleh masyarakat dengan promosi jabatan politik yang lebih tinggi, misalnya dari mantan bupati ke calon gubernur. Dan ini menunjukkan demokrasi mulai berjalan normal.

Selanjutnya baca wawancara singkat saya di Seputar Sulawesi, 27 Agustus 2016.

Konten radikal dan intoleran telah rambah televisi dan radio

BBC Indonesia, 24 Agustus 2016

Kelompok radikal dan intoleran secara sistematis masuk ke semua lini sosial, tak terkecuali media. Mereka masuk melalui seleksi yang tidak memperhatikan aspek perspektif keragaman. Sementara pada media lain, proses radikalisme tumbuh dari dalam. Pada saat yang sama, media tak punya kuasa memberi sanksi pada awak media berdasarkan paham dan pikiran. Bila hal ini terus terjadi, maka produk-produk jurnalistik lambat laun akan didominasi perspektif kebencian pada kelompok berbeda. Dan ini berbahaya bukan hanya pada kebebasan sipil, melainkan juga pada kelangsungan hidup media itu sendiri. Sebab intoleransi yang melembaga akan memberangus suara-suara kritis. Dan media adalah tempatnya suara-suara kritis itu.

Selengkapnya baca laporan BBC Indonesia, 24 Agustus 2016.

Kartu Indonesia Pintar Ditata

Kompas, 12 Agustus 2016

Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah salah satu program unggulan pemerintahan Joko Widodo. Program ini adalah bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses kelompok rentan dan miskin pada pendidikan. Program ini mengalami kendala pada tahap implementasi. Dari 19 juta target kartu, 96% sudah disebar. Namun hanya 40% di antaranya yang benar-benar sampai pada kelompok sasaran. Masalah besarnya adalah pada data penerima KIP. Data kelompok miskin yang ada pada kementerian sosial acapkali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Akurasi data sosial yang dimiliki instansi pemerintah masih menjadi masalah besar. Bagaimana mengatasinya?

Baca lengkapnya di Kompas, 12 Agustus 2016.

Regenerasi Kakao di Sulawesi Barat

Ini adalah pohon kakao atau coklat. Warna kuning ini menunjukkan bahwa buah ini sudah siap dipetik. Saya hidup bersama pohon-pohon kakao di masa kecil. Saya ikut menanam, memelihara, memetik, mengupas, dan menjemur bijinya.

Kakao sebetulnya memiliki daging. Daging itu meliputi biji seperti pada buah durian. Tapi daging kakao lebih tipis dan lembut. Rasanya manis. Sedikit asam. Tapi manis. Begitulah.

Saya mengalami dan hidup bersama kakao di Mamuju, Sulawesi Barat.

Sulawesi Barat memiliki dua kekayaan: sumber daya alam dan manusia. Dengan luas wilayah 16,787 km2 (setengah Jawa Tengah) dan populasi sebanyak 1,2 juta jiwa (30 kali lebih kecil dari Jawa Tengah), Sulbar memiliki kekayaan alam yang berlimpah-limpah. Selain itu, daerah ini juga dihuni oleh penduduk dengan beragam latar belakang suku dan agama. Keragaman itu mendorong sikap terbuka dan suasana kompetitif antar-warga yang sangat penting bagi pembangunan.

Dengan keberlimpahan sumberdaya alam dan manusia itu, Sulawesi Barat berhak mendapatkan pemimpin yang bisa memanfaatkan potensi daerah menjadi energi pembangunan. Sulbar berhak mendapatkan pemimpin yang mengayomi semua individu sebagai warga yang setara.

Tahun 2017, warga Sulbar akan menentukan pemimpin mereka melalui pemilihan kepala daerah langsung. Ini adalah Pilkada ketiga bagi mereka. Dari calon-calon yang muncul di media massa, sejauh ini rakyat Sulbar belum diberi pilihan alternatif di luar para elit yang memang sudah mapan. Nama-nama bakal calon itu adalah para pejabat, pemimpin politik daerah, anggota DPR, mantan calon gubernur, mantan bupati, jenderal, dan pengusaha.

Di satu sisi, munculnya nama-nama yang telah mapan itu akan mempermudah publik melacak rekam jejak calon kepala daerah. Informasi mengenai mereka relatif tersedia. Namun di sini lain, publik seolah tidak diberi pilihan alternatif, suatu pilihan yang mungkin bisa menyegarkan politik daerah. Di sini terlihat regenarasi politik di Sulbar, sebagaimana daerah lain, belum berjalan ideal.

Baca laporannya di seputarsulawesi…

Menghidupkan Lagi MAPK

Pada akhir tahun 1980an, Menteri Agama Munawir Syadzali membangun Madrasah Aliah Program Khusus (MAPK). Sekolah agama setingkat SMA ini dibuat terbatas dengan seleksi masuk yang sangat ketat. 
Salah satu misi MAPK adalah menghadirkan atau memperkenalkan khazanah keilmuan umum pada dunia santri. Tujuannya jelas agar para santri berprestasi yang berhasil masuk MAPK itu bisa menguasai ilmu-ilmu Islam tradisional dan modern sekaligus. Karena itu mereka bisa fasih bicara keislaman dalam bingkai kemoderenan, demikian sebaliknya. Alumnus-alumnus MAPK tidak gagap menghadapi perubahan, tapi pada saat yang sama memiliki akar pada tradisi keislaman.
Hampir 30 tahun sejak pertama dibuka, sejumlah alumnus MAPK mulai berkiprah di dunia pemikiran Islam maupun aktivisme di Tanah Air. Tidak berlebihan kemudian jika muncul suara-suara untuk menghidupkan kembali MAPK atau sekolah agama dengan pendekatan serupa.
Laporan selengkapnya di seputarsulawesi.com

Merawat Kebebasan dari Radikalisme

Sejak Reformasi, radikalisme agama bangkit. Ini terkait dengan ruang kebebasan yang semakin lebar bagi semua ideologi dan pemikiran. Sebelumnya, di masa Orde Baru, gerakan Islamis hanya ada di bawah permukaan, menjadi gerakan bawah tanah, dan hanya aktif di masjid-masjid kampus. Demokrasi memberi ruang bagi mereka untuk eksis.
Sekalipun begitu, ruang keterbukaan ini menjadi wadah pertarungan banyak ide dan gagasan. Radikalisme biasanya subur pada masyarakat tertutup. Sifatnya doktrinal. Karena itu, ruang keterbukaan di era demokrasi ini adalah peluang bagi mereka untuk eksis, tapi pada saat yang sama juga adalah tantangan terbesar bagi mereka.
Anak-anak muda yang menerima beragam dan memiliki akses yang luas pada informasi tidak akan tertarik pada gagasan yang justru ingin membatasi kebebasan. Itu yang menjelaskan kenapa gerakaan radikalisme marak di awal reformasi, tetapi semakin riuh ditentang oleh anak-anak muda sekarang ini. Gagasan ketertutupan mereka tidak hanya ditolak, tapi semakin ditertawakan.
Kuncinya adalah kebebasan. Jika ruang kebebasan ini berhasil dijaga, secara alamiah gagasan radikalisme agama akan tersingkir dan semakin tidak menarik.

Read more…

Pernyataan Diaspora Indonesia untuk Penegakan HAM

Den Haag, 2 November 2013

images
Source: http://www.tempo.co 2013

Kekerasan dan pembubaran paksa sebuah acara pertemuan kelompok masyarakat korban 1965/66 yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2013 yang lalu di Godean Yogyakarta sungguh mengusik perasaan keadilan kami. Kekerasan dan pelanggaran hukum itu dilakukan oleh segerombolan orang yang mengatasnamakan diri Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) Yogyakarta pimpinan Burhanuddin. Kelompok ini bahkan menyatakan ancaman terbuka untuk membunuh para keluarga korban tragedi politik 1965 itu. Continue reading “Pernyataan Diaspora Indonesia untuk Penegakan HAM”