ANTI-INVESTASI

Dulu ada sekelompok orang ngotot anti-globalisasi. Mereka tidak mau dunia ini terhubung satu sama lain. Aneh.

Orang-orang yang sama juga datang dengan semangat anti-perdagangan bebas. Mereka tidak ingin semua orang di dunia bisa berdagang satu sama lain. Sama anehnya.

Tapi narasi anti-globalisasi dan anti-perdagangan bebas ini mulai jarang terdengar. Mungkin banyak penganutnya mulai insaf diam-diam. Kita patut bersyukur.

Nah sekarang yang tersisa tinggal narasi anti-investasi. Ini tak kalah anehnya. Bagaimana mungkin orang berjuang untuk menghalangi pembukaan lapangan kerja? Perjuangan macam apa itu?

Dalam 5 bulan terakhir, sekitar 29 juta orang di negeri ini mengalami PHK menurut survei mutakhir SMRC. Sebelum Covid-19, ada 7 juta orang menganggur. 248 ribu pekerja kena PHK tiap tahun. Dan kau ingin investasi ditutup, dihalang-halangi, atau dipersulit? Tak masuk akal.

Walaupun masih ada yang bawa-bawa slogan anti-investasi, tapi saya kira tidak lama lagi pandangan ini akan ditinggalkan, seperti anti-globalisasi dan perdagangan bebas dulu. Saya yakin gagasan tak masuk akal itu akan dijauhi orang.

Sumber foto: https://images.app.goo.gl/PBKCiQd8VoyrB4SY7

PETANI DAN NELAYAN

PETANI DAN NELAYAN

Salah satu alasan penolak masuknya investasi dan industrialisasi adalah bahwa petani dan nelayan terancam tergusur. Maksudnya tergusur adalah bahwa profesi sebagai petani dan nelayan akan kian tidak diminati. Mereka akan pindah bekerja di pabrik dan industri baru yang terbangun karena dimudahkannya investasi.

Pandangan itu, menurutku, adalah pandangan otoriter, bukan demokratisasi ekonomi seperti yang mereka klaim. Mereka justru ingin memaksa petani untuk tetap bertani dan nelayan untuk tetap melaut. Mereka tidak suka jika petani dan nelayan punya alternatif pekerjaan baru. Mereka tidak mau ada pilihan dalam pekerjaan. Mereka ingin memenjara petani dan nelayan dalam profesinya sekarang. Mereka ingin menjadikan profesi petani dan nelayan sebagai kutukan yang tidak bisa tidak harus dijalani. Mereka tidak ingin para petani dan nelayan memiliki kemerdekaan menentukan nasibnya sendiri.

Menutup akses petani dan nelayan pada segala kemungkinan alternatif pekerjaan baru bukan hanya keliru, tapi juga jahat. Lawan!

Sumber foto: lisa(dot)id.

Menjaga Pilkada Langsung

Dimuat Kompas, 21 Desember 2019

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pentingnya evaluasi atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).  Pilkada yang dijalankan selama ini dinilai berpotensi mendatangkan konflik akibat polarisasi.

Dampak lainnya, pemilihan langsung ini juga berbiaya tinggi yang pada akhirnya mendorong kepala daerah terpilih mencari sumber pengembalian dana kampanye melalui praktik korupsi. Tito mengestimasi seorang calon kepala daerah harus menyiapkan dana setidaknya Rp 30 miliar untuk maju dalam pilkada. Sementara gaji dan tunjangan seorang kepala daerah dalam lima tahun hanya sekitar Rp 12 miliar.

Continue reading “Menjaga Pilkada Langsung”

Faedah Elektoral Politik Agama

Dimuat Kompas, 11 April 2019

Barangkali tidak ada kelompok politik di Tanah Air yang tidak menggunakan isu agama menjelang Pemilihan Umum 2019. Dalam varian yang berbeda, semua faksi politik mengotori tangannya dengan kampanye sektarian ini.

Dimulai pada 2014, isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) diembuskan. Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu menjadi sasaran. Sampai hari ini, isu itu tidak pernah benar-benar hilang, malah terus direproduksi dalam medium yang berbeda-beda. Isu ini kemudian dipercanggih dengan disebarkannya asumsi tentang masuknya tenaga kerja asing, terutama dari China, yang melimpah, sampai menyentuh angka 10 juta orang. Kedekatan hubungan Indonesia dan China dianggap memiliki misi tertentu untuk membangkitkan kembali partai yang sudah lama mati: PKI.

Continue reading “Faedah Elektoral Politik Agama”

Ilusi Pemilu tidak Netral

Dimuat Harian Kompas, 18 Maret 2019.

Terhitung sejak 1998, Indonesia sudah berada dalam sistem politik demokratis selama 21 tahun lamanya. Arend Lijphard dalam Patterns of Democracy (1999) menyatakan bahwa negara yang mengalami sistem demokrasi selama minimal 19 tahun tanpa interupsi bisa dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi yang stabil.

Pada demokrasi yang stabil, demokrasi tidak lagi dipertanyakan sebagai sistem politik. Tidak ada lagi gerakan yang secara serius dan signifikan yang bisa menghancurkan demokrasi. Tak ada gelombang gerakan publik yang ingin mengganti sistem. Juan J Linz dan Alfred Stepan dalam Problems of Democratic Transition and Consolidation (1996) menyebutnya sebagai ”the only game in town”.

Continue reading “Ilusi Pemilu tidak Netral”

PSI dan Politik Pinggiran Jokowi

Kompas, 29 November 2018

Dalam acara puncak ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia (PSI), saya melayangkan beberapa ”postingan” tentang partai anak muda ini. Intinya, saya menaruh harapan pada partai yang baru berdiri empat tahun lalu itu.

Postingan saya itu disambut pengikut dan kawan media sosial. Walaupun hampir semua memberi respons positif, ada beberapa respons negatif yang menurut saya menarik untuk diulas. Respons itu antara lain adalah mengkritik PSI karena dukungannya pada pemerintahan Joko Widodo.

Menurut mereka, semangat kritis PSI sirna di hari ketika mereka memutuskan mendukung Jokowi yang sedang menjalankan pemerintahan. Alih-alih menjauhi zona nyaman, partai ini dinilai justru mendekati lingkaran kekuasaan.

Continue reading “PSI dan Politik Pinggiran Jokowi”

Amr bin Ash

Apa yang dilakukan HTI hari-hari ini mengingatkan saya pada Perang Shiffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah. Adalah Amr bin Ash yang melancarkan siasat menghasut penduduk Syam untuk menuntut Ali sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Maka terjadilah Perang Shiffin.

Ketika pasukan Muawiyah terdesak, Amr bin Ash memerintahkan pasukannya untuk mengikatkan Al Quran di ujung tombak sebagai pertanda agar perang diakhiri dan menyerahkan keputusan pada hukum kitab suci. Ali bin Abi Thalib tahu bahwa itu tipu muslihat belaka untuk menghindari kekalahan perang. Muncul ungkapan Ali yang terkenal: “Bukan Al Quran yang berbicara, melainkan laki-laki dan perempuan itulah yang bicara atas nama Al Quran.” Dengan kata lain, dengan mengangkat Al Quran di ujung tombak dan pedang, Amr bin Ash sebenarnya sedang memperalat kitab suci.

Lalu terjadilah peristiwa arbitrase atau tahkim. Disepakati bahwa baik Ali maupun Muawiyah akan diturunkan dari posisi khalifah. Kekuasaan akan dikendalikan oleh semacam Dewan Syuro. Atas kesepakatan itu, wakil kelompok Ali, Abu Musa Asy’ari, maju untuk menetapkan pemberhentian Ali bi Abi Thalib sebagai khalifah dengan harapan bahwa wakil Muawiyah juga akan melakukan hal yang sama. Namun yang terjadi setelah itu adalah Amr bin Ash malah dengan licik menetapkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Mereka tidak hanya terhindar dari kekalahan perang, tapi juga mendapatkan kursi khalifah. Semua itu bermula dari siasat mengikatkan kitab suci di ujung tombak.

Lalu, apakah HTI yang menaruh kalimat tauhid di bendera-bendera mereka bukan semacam siasat licik a la Amr bin Ash? Saya kira begitu.

Memudakan Politik Indonesia

Dimuat Harian KOMPAS, 22 November 2017.

Kabar baik itu datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Di usianya yang masih muda, mereka merekrut bakal calon anggota legislatif secara terbuka. Semua warga negara diberi kesempatan mendaftarkan diri. Sejumlah tokoh profesional diberi wewenang untuk mewawancarai setiap kandidat yang lulus persyaratan administratif.

Wawancara disiarkan secara langsung melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, Periscope, dan Twitter. Para kandidat tidak hanya menghadapi tim independen di ruang tertutup, tetapi juga publik secara umum. Ini adalah tradisi baru yang patut diapresiasi.

Inisiatif yang dilakukan partai dengan cap anak muda ini merupakan sebuah terobosan di tengah persoalan akut yang membelit partai-partai politik mapan di Indonesia. Merit based recruitment ini secara langsung melawan oligarki politik dan praktik kartel yang telah begitu lama mengental dalam perilaku elite dan partai politik kita. Continue reading “Memudakan Politik Indonesia”

The Seven Kingdoms: Peta Muslihat 2018

Bulir-bulir cinta yang tumbuh dalam diri Daenerys Targaryen dan Jon Snow telah menjerumuskan mereka dalam perseranjangan tabu. Mereka terikat dalam pertalian darah: bibi dan ponakan. Continue reading “The Seven Kingdoms: Peta Muslihat 2018”

Akal Pikiran

​Akal pikiran adalah anugerah paling agung yang dimiliki oleh manusia. Hendaknya akal pikiran itu digunakan dalam segala aktivitas, termasuk dalam hal beragama. Menurut A. Hassan, orang yang mendekati agama tanpa menggunakan akal pikiran adalah sama dengan orang-orang munafik. Semoga kita terhindar dari perilaku semacam itu.

Saidiman Ahmad

#Sejuk1Menit