Ilusi Pemilu tidak Netral

Dimuat Harian Kompas, 18 Maret 2019.

Terhitung sejak 1998, Indonesia sudah berada dalam sistem politik demokratis selama 21 tahun lamanya. Arend Lijphard dalam Patterns of Democracy (1999) menyatakan bahwa negara yang mengalami sistem demokrasi selama minimal 19 tahun tanpa interupsi bisa dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi yang stabil.

Pada demokrasi yang stabil, demokrasi tidak lagi dipertanyakan sebagai sistem politik. Tidak ada lagi gerakan yang secara serius dan signifikan yang bisa menghancurkan demokrasi. Tak ada gelombang gerakan publik yang ingin mengganti sistem. Juan J Linz dan Alfred Stepan dalam Problems of Democratic Transition and Consolidation (1996) menyebutnya sebagai ”the only game in town”.

Continue reading “Ilusi Pemilu tidak Netral”

PSI dan Politik Pinggiran Jokowi

Kompas, 29 November 2018

Dalam acara puncak ulang tahun Partai Solidaritas Indonesia (PSI), saya melayangkan beberapa ”postingan” tentang partai anak muda ini. Intinya, saya menaruh harapan pada partai yang baru berdiri empat tahun lalu itu.

Postingan saya itu disambut pengikut dan kawan media sosial. Walaupun hampir semua memberi respons positif, ada beberapa respons negatif yang menurut saya menarik untuk diulas. Respons itu antara lain adalah mengkritik PSI karena dukungannya pada pemerintahan Joko Widodo.

Menurut mereka, semangat kritis PSI sirna di hari ketika mereka memutuskan mendukung Jokowi yang sedang menjalankan pemerintahan. Alih-alih menjauhi zona nyaman, partai ini dinilai justru mendekati lingkaran kekuasaan.

Continue reading “PSI dan Politik Pinggiran Jokowi”

Amr bin Ash

Apa yang dilakukan HTI hari-hari ini mengingatkan saya pada Perang Shiffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah. Adalah Amr bin Ash yang melancarkan siasat menghasut penduduk Syam untuk menuntut Ali sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Maka terjadilah Perang Shiffin.

Ketika pasukan Muawiyah terdesak, Amr bin Ash memerintahkan pasukannya untuk mengikatkan Al Quran di ujung tombak sebagai pertanda agar perang diakhiri dan menyerahkan keputusan pada hukum kitab suci. Ali bin Abi Thalib tahu bahwa itu tipu muslihat belaka untuk menghindari kekalahan perang. Muncul ungkapan Ali yang terkenal: “Bukan Al Quran yang berbicara, melainkan laki-laki dan perempuan itulah yang bicara atas nama Al Quran.” Dengan kata lain, dengan mengangkat Al Quran di ujung tombak dan pedang, Amr bin Ash sebenarnya sedang memperalat kitab suci.

Lalu terjadilah peristiwa arbitrase atau tahkim. Disepakati bahwa baik Ali maupun Muawiyah akan diturunkan dari posisi khalifah. Kekuasaan akan dikendalikan oleh semacam Dewan Syuro. Atas kesepakatan itu, wakil kelompok Ali, Abu Musa Asy’ari, maju untuk menetapkan pemberhentian Ali bi Abi Thalib sebagai khalifah dengan harapan bahwa wakil Muawiyah juga akan melakukan hal yang sama. Namun yang terjadi setelah itu adalah Amr bin Ash malah dengan licik menetapkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Mereka tidak hanya terhindar dari kekalahan perang, tapi juga mendapatkan kursi khalifah. Semua itu bermula dari siasat mengikatkan kitab suci di ujung tombak.

Lalu, apakah HTI yang menaruh kalimat tauhid di bendera-bendera mereka bukan semacam siasat licik a la Amr bin Ash? Saya kira begitu.

Memudakan Politik Indonesia

Dimuat Harian KOMPAS, 22 November 2017.

Kabar baik itu datang dari Partai Solidaritas Indonesia. Di usianya yang masih muda, mereka merekrut bakal calon anggota legislatif secara terbuka. Semua warga negara diberi kesempatan mendaftarkan diri. Sejumlah tokoh profesional diberi wewenang untuk mewawancarai setiap kandidat yang lulus persyaratan administratif.

Wawancara disiarkan secara langsung melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, Periscope, dan Twitter. Para kandidat tidak hanya menghadapi tim independen di ruang tertutup, tetapi juga publik secara umum. Ini adalah tradisi baru yang patut diapresiasi.

Inisiatif yang dilakukan partai dengan cap anak muda ini merupakan sebuah terobosan di tengah persoalan akut yang membelit partai-partai politik mapan di Indonesia. Merit based recruitment ini secara langsung melawan oligarki politik dan praktik kartel yang telah begitu lama mengental dalam perilaku elite dan partai politik kita. Continue reading “Memudakan Politik Indonesia”

The Seven Kingdoms: Peta Muslihat 2018

Bulir-bulir cinta yang tumbuh dalam diri Daenerys Targaryen dan Jon Snow telah menjerumuskan mereka dalam perseranjangan tabu. Mereka terikat dalam pertalian darah: bibi dan ponakan. Continue reading “The Seven Kingdoms: Peta Muslihat 2018”

Bukan Fundamentalisme yang Menguat

Dimuat geotimes.co.id, 24 Juni 2017.

Setelah Pilkada DKI Jakarta 2017, muncul perbincangan publik mengenai dugaan semakin menguatkan kelompok anti-demokrasi berbasis agama. Demokrasi dianggap berada di dalam ancaman menyusul semakin solidnya kelompok fundamentalis. Hasil Pilkada DKI Jakarta ditengarai sebagai kemenangan kelompok tersebut.

Kesimpulan ini muncul menyusul beberapa praktik intimidasi dalam proses pilkada, antara lain bertebarannya spanduk-spanduk tentang larangan memilih pemimpin berbeda agama, bahkan ancaman tidak menyalatkan jenazah pendukung calon lain agama. Kampanye dengan menggunakan rumah ibadah dalam acara-acara peribadatan rutin menambah besar kekhawatiran tersebut. Continue reading “Bukan Fundamentalisme yang Menguat”

Akal Pikiran

​Akal pikiran adalah anugerah paling agung yang dimiliki oleh manusia. Hendaknya akal pikiran itu digunakan dalam segala aktivitas, termasuk dalam hal beragama. Menurut A. Hassan, orang yang mendekati agama tanpa menggunakan akal pikiran adalah sama dengan orang-orang munafik. Semoga kita terhindar dari perilaku semacam itu.

Saidiman Ahmad

#Sejuk1Menit

Tauhid yang Membebaskan

Kebebasan dan Demokrasi Kebablasan

Dimuat Kompas, 16 Maret 2017, h. 7.

Presiden Joko Widodo menyatakan, demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan. Pernyataan dalam pidato saat pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (22/2) itu menjadi perbincangan publik.

Demokrasi dianggap sudah sampai ke titik maksimal, bahkan melampauinya. Karena itu, yang terjadi adalah kondisi demokrasi yang tidak ideal atau bahkan kekacauan. Apakah kesimpulan ini memiliki dasar teoretis dan mencerminkan pendapat umum? Continue reading “Kebebasan dan Demokrasi Kebablasan”

Ahok-Djarot Unggul di Semua Debat Publik

Survei terakhir yang diadalah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan pasangan Basuki Tjahaya Purnama – Djarot Saiful Hidayat kembali memimpin dukungan publik dengan 34,8 persen suara jika Pilkada dilakukan sekarang. Urutan kedua ditempati pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno dengan perolehan suara 26,4 persen. Sementara posisi terbawah kini ditempati Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni dengan 22,5 persen suara.

Hasil survei ini menunjukkan pilihan warga DKI Jakarta bergerak dinamis. Ahok-Djarot menunjukkan peningkatan signifikan dibanding survei sebulan sebelumnya. Sebaliknya, dukungan pada Agus-Sylvi mengalami penyusutan yang cukup dalam. Sementara dukungan publik pada Anies-Sandi relatif stabil dengan peningkatan yang tidak cukup signifikan.

Debat publik menjadi faktor utama yang dinilai berperan paling penting dalam perubahan pilihan warga DKI pada Pilkada DKI Jakarta menjelang hari pemilihan. Demikian salah satu kesimpulan dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 27 Januari 2017 itu. Secara keseluruhan, 88 persen publik DKI menilai debat kandidat penting atau sangat penting untuk mengetahui dan menilai program kerja calon gubernur-wakil gubernur Ibukota Jakarta. Continue reading “Ahok-Djarot Unggul di Semua Debat Publik”