Regenerasi Kakao di Sulawesi Barat

Ini adalah pohon kakao atau coklat. Warna kuning ini menunjukkan bahwa buah ini sudah siap dipetik. Saya hidup bersama pohon-pohon kakao di masa kecil. Saya ikut menanam, memelihara, memetik, mengupas, dan menjemur bijinya.

Kakao sebetulnya memiliki daging. Daging itu meliputi biji seperti pada buah durian. Tapi daging kakao lebih tipis dan lembut. Rasanya manis. Sedikit asam. Tapi manis. Begitulah.

Saya mengalami dan hidup bersama kakao di Mamuju, Sulawesi Barat.

Sulawesi Barat memiliki dua kekayaan: sumber daya alam dan manusia. Dengan luas wilayah 16,787 km2 (setengah Jawa Tengah) dan populasi sebanyak 1,2 juta jiwa (30 kali lebih kecil dari Jawa Tengah), Sulbar memiliki kekayaan alam yang berlimpah-limpah. Selain itu, daerah ini juga dihuni oleh penduduk dengan beragam latar belakang suku dan agama. Keragaman itu mendorong sikap terbuka dan suasana kompetitif antar-warga yang sangat penting bagi pembangunan.

Dengan keberlimpahan sumberdaya alam dan manusia itu, Sulawesi Barat berhak mendapatkan pemimpin yang bisa memanfaatkan potensi daerah menjadi energi pembangunan. Sulbar berhak mendapatkan pemimpin yang mengayomi semua individu sebagai warga yang setara.

Tahun 2017, warga Sulbar akan menentukan pemimpin mereka melalui pemilihan kepala daerah langsung. Ini adalah Pilkada ketiga bagi mereka. Dari calon-calon yang muncul di media massa, sejauh ini rakyat Sulbar belum diberi pilihan alternatif di luar para elit yang memang sudah mapan. Nama-nama bakal calon itu adalah para pejabat, pemimpin politik daerah, anggota DPR, mantan calon gubernur, mantan bupati, jenderal, dan pengusaha.

Di satu sisi, munculnya nama-nama yang telah mapan itu akan mempermudah publik melacak rekam jejak calon kepala daerah. Informasi mengenai mereka relatif tersedia. Namun di sini lain, publik seolah tidak diberi pilihan alternatif, suatu pilihan yang mungkin bisa menyegarkan politik daerah. Di sini terlihat regenarasi politik di Sulbar, sebagaimana daerah lain, belum berjalan ideal.

Baca laporannya di seputarsulawesi…

Mengapa Politik Uang Tidak Bekerja?

Dimuat di Koran Tempo, 14 Desember 2015

Salah satu yang banyak dikhawatirkan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini adalah praktik politik uang. Politik uang, jika terjadi secara massif, akan mempengaruhi objektivitas pemilih. Akibatnya, pemimpin-pemimpin daerah yang akan lahir dari proses ini bukanlah pilihan terbaik, melainkan yang terbanyak menggelontorkan dana untuk membeli suara. Dan ini semua akan menurunkan kualitas demokrasi.

Politik uang, secara sederhana, adalah praktik politik dimana suara pemilih dibeli oleh partai atau kandidat tertentu baik berupa uang tunai, barang, maupun pelayanan. Ada perdebatan mengenai apakah jual beli suara hanya dibatasi pada masa kampanye atau menjelang pemilihan atau bisa juga di luar itu, misalnya setelah pemilihan. Namun begitu, consensus di kalangan pengamat menyatakan bahwa timing politik uang terjadi di sekitar masa kampanye atau sesaat sebelum pemilih masuk ke bilik suara. Politik uang adalah usaha terakhir kandidat atau partai politik mempengaruhi suara pemilih.

Continue reading “Mengapa Politik Uang Tidak Bekerja?”